15.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:
a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga lainnya;
c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
15.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; atau
b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.
Catatan:
1. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian Negara/Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
2. Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA diperuntukkan bagi tim yang lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga. Pengaturan jumlah honorarium yang diterima bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
No
|
Pejabat/Pegawai
|
Klasifikasi
|
||
I
|
II
|
III
|
||
1.
|
Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II
|
2
|
3
|
4
|
2.
|
Pejabat Eselon III
|
3
|
4
|
5
|
3.
|
Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional
|
5
|
6
|
7
|
Keterangan:
1. Batasan
klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di
atas adalah sebagai berikut:
Klasifikasi I
|
:
|
Kementerian Negara/Lembaga yang
telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan
tertingginya lebih besar atau sama dengan Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
|
Klasifikasi II
|
:
|
Kementerian Negara/Lembaga yang
telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan
tertingginya lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta
rupiah) dan kurang dari Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
|
Klasifikasi III
|
:
|
Kementerian Negara/Lembaga yang
telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan
tertingginya kurang dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau belum
menerima tunjangan kinerja.
|
2. Dalam hal
tim yang lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga, maka besaran honorarium yang diberikan tetap mengacu pada besaran
honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I dan
mengikuti ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada
angka 1
di atas.
b. Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga diperuntukkan bagi tim yang lintas Kementerian Negara/Lembaga.
Penetapan tim oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dilaksanakan setelah pembentukan tim tersebut mendapat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga.
Pemberian honorarium bagi tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dikecualikan atas ketentuan huruf a di atas.
EmoticonEmoticon
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.